Memasuki dunia kerja profesional bukan hanya soal kesiapan teknis dan keahlian tangan, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai payung hukum yang melindungi setiap individu di dalamnya. Melalui agenda Seminar Hak Tenaga Kerja yang diselenggarakan secara khusus bagi siswa tingkat akhir, SMK Siliwangi Mandiri berupaya membekali calon lulusannya dengan wawasan hukum yang memadai. Pengetahuan ini sangat krusial agar para siswa memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak menjadi objek eksploitasi saat mulai meniti karir di perusahaan nasional maupun multinasional, mengingat dinamika hubungan industrial yang seringkali kompleks dan penuh tantangan bagi tenaga kerja pemula.
Fokus utama dari diskusi dalam seminar ini adalah upaya sekolah dalam memberikan pemahaman mengenai kesetaraan di industri yang harus dijunjung tinggi tanpa memandang latar belakang gender, suku, maupun status sosial. SMK Siliwangi Mandiri menyadari bahwa diskriminasi di tempat kerja masih menjadi isu yang sering ditemui di lapangan. Oleh karena itu, para narasumber yang berasal dari praktisi hukum dan serikat pekerja menekankan pentingnya transparansi dalam kontrak kerja, kejelasan jam operasional, serta hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Siswa diajarkan untuk teliti dalam membaca setiap poin perjanjian sebelum menandatangani kesepakatan kerja agar terhindar dari kerugian di masa depan.
Secara teknis, seminar ini membahas hak-hak dasar yang sering diabaikan, seperti hak cuti, upah lembur, dan perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan kerja. Para siswa diberikan simulasi mengenai bagaimana cara melakukan advokasi diri jika terjadi pelanggaran hak oleh pihak pemberi kerja secara profesional dan sesuai jalur hukum yang berlaku. Pemahaman mengenai regulasi ketenagakerjaan terbaru di Indonesia menjadi inti materi agar siswa tidak tertinggal informasi mengenai kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga melek hukum dan memiliki integritas dalam menuntut hak serta menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara yang produktif.
Selain aspek legalitas, seminar ini juga menyentuh pentingnya membangun etos kerja yang sehat melalui komunikasi yang asertif antara atasan dan bawahan. Kesetaraan bukan berarti meniadakan hierarki, melainkan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara manusiawi dan dihargai kontribusinya sesuai dengan standar profesionalisme.