Tantangan neoliberalisme terhadap sektor pendidikan menjadi isu krusial yang patut dicermati. Sejak dekade terakhir abad ke-20, pendidikan mulai bergeser dari ranah publik menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran serius: akankah pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar, justru bertransformasi menjadi alat pembentuk kasta sosial?
Salah satu dampak paling nyata dari neoliberalisme dalam pendidikan adalah privatisasi dan komersialisasi. Sekolah-sekolah dan universitas swasta bermunculan dengan tawaran fasilitas mewah dan kurikulum “internasional” yang menarik. Namun, biaya yang fantastis sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebagai contoh, pada laporan pendidikan tahunan 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tercatat kenaikan signifikan dalam jumlah siswa yang terpaksa putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya pendidikan tinggi, terutama di jenjang universitas swasta. Angka ini meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan data lima tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa akses pendidikan berkualitas semakin menjadi hak istimewa bagi mereka yang berpunya.
Lebih jauh, tekanan pasar juga mendorong lembaga pendidikan untuk lebih fokus pada keahlian yang relevan dengan industri, seringkali mengesampingkan pengembangan humaniora, seni, atau pemikiran kritis. Kurikulum cenderung didesain untuk mencetak “tenaga kerja siap pakai” alih-alih individu yang berdaya kritis dan inovatif. Ini menciptakan semacam “jalur cepat” bagi lulusan dari institusi premium untuk langsung menduduki posisi strategis di perusahaan multinasional, sementara lulusan dari institusi publik atau daerah tertinggal harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Mei 2025 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi swasta terkemuka lebih tinggi 25% dibandingkan lulusan perguruan tinggi negeri di daerah terpencil. Hal ini menggambarkan kesenjangan akses pekerjaan yang semakin melebar.
Ironisnya, saat ini, individu dengan gelar pendidikan tinggi dari universitas ternama seolah memiliki “paspor” khusus menuju kehidupan yang lebih baik, sementara mereka yang kurang beruntung dalam akses pendidikan harus puas dengan pekerjaan berupah rendah. Hal ini berpotensi memperparah kesenjangan sosial ekonomi dan menciptakan lapisan-lapisan kasta yang semakin tebal dalam masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi tantangan neoliberalisme dalam pendidikan bukan hanya tentang memastikan akses yang adil, tetapi juga tentang menjaga esensi pendidikan sebagai agen perubahan sosial dan pemerataan kesempatan.
Pemerintah, melalui kebijakan yang tepat, harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak fundamental yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi. Subsidi pendidikan yang lebih besar, penguatan kualitas sekolah negeri, dan regulasi ketat terhadap biaya pendidikan swasta adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Mengabaikan tantangan neoliberalisme ini sama dengan membiarkan pendidikan menjadi pemicu disintegrasi sosial, di mana mobilitas vertikal tidak lagi ditentukan oleh bakat dan kerja keras, melainkan oleh tebalnya dompet orang tua.